Kop web2

Pembaruan terakhir: Jumat, 06 September 2019
shade

Persidangan Tindak Pidana Pemilu Register Perkara No. 17/Pid.Sus/2019/PN Mjn.

Majene, 05 April 2019, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan atas perkara Tindak Pidana Pemilu dengan Register perkara No. 17/Pid.Sus/2019/PN Mjn. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Majene berlangsung selama 5 hari berturut-turut, dimulai Sidang pertama yang dibuka oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dan Putusan dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2019 pukul 10.00 WITA. Atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding!!

tipiluupdate

Ketua Pengadilan Negeri Majene menghadiri acara pembukaan Turnamen Bulu Tangkis Kapolres Cup I 2019

tbt

Majene - Ketua Pengadilan Negeri Majene, HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H. menghadiri acara pembukaan Turnamen Bulu Tangkis Kapolres Cup I 2019 yang diselenggarakan di Gedung Olah Raga Mandar Kec. Banggae Timur, Kab. Majene (25/3/19); Acara pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Majene H. LUKMAN, S.Pd, M.Pd., Kapolres Majene AKBP Asri Effendy, S.I.K., Dandim 1401 Majene, Kajari Majene, Sekda Majene, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene dan Kepala OPD se-Kabupaten Majene.

Selengkapnya...

UU Aparatur Sipil Negara Diundangkan per 15 Januari 2014

PNSBelum genap 30 hari setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Perjalanan panjang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selama hampir tiga tahun akhirnya berbuah manis. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara di tahun 2012, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan.

Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya UU ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan di bawah kepemimpinan presiden.

Selengkapnya:

Sumber berita: website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

A- A A+

Penerapan Aplikasi