Majene, 10 Juni 2021. Pengadilan Negeri Majene berkesempatan menerima kunjungan Tim Hatiwasda dan Asesor dari Pengadilan Tinggi Makassar dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan, serta asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Majene. Tim ini dipimpin oleh Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Bapak H. Nasaruddin Tappo, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim, dan didampingi oleh asesor yang terdiri dari: Y.M. Hakim Tinggi Bapak Pudji Tri Rahadi, S.H., Y.M. Hakim Tinggi Bapak H. Mustari, S.H., Y.M. Hakim Tinggi Bapak Dr. Tamrin Tarigan, S.H. M.H., M.M., dibantu oleh Panmud Tipikor H. Syahrir Dahlan, S.H., Analis SDM Aparatur Bapak Ali Mulihsan, S.H. dan Analis Perkara Pengadilan Bapak Inggou David Purba, S.Kom. Adapun agenda dari tim dari Pengadilan Tinggi Makassar adalah audit Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), pengawasan, dan pembinaan, dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama dua hari yakni sejak tanggal 10-11 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Majene. Kegiatan ini pada prinsipnya untuk mengaudit dokumen-dokumen dan cek list TAPM Dirjen Badilum yang ada di Pengadilan Negeri Majene, serta untuk memeriksa pelaksanaan kinerja bidang teknis peradilan dan kesekretariatan yang telah berjalan selama ini.

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, serta Pelaksanaan Asesmen Surveillance dimulai dengan opening meeting. Opening Meeting ini dibuka dengan sambutan singkat dari Y.M. Ketua Pengadilan Negeri Majene Bapak Hernawan, S.H., M.H. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, seluruh Pegawai, PPNPN dan tenaga sukarela. Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada opening meeting ini menyampaikan tujuan surveillance ini untuk menilai kelengkapan dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah dicanangkan di Pengadilan Negeri Majene. Tim asesmen akan menilai kelengkapan sarana dan prasarana, serta dokumen bukti atau evidence mulai dari top manager/pimpinan, bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Majene. Sebelum asesmen dimulai terlebih dahulu dilakukan penandatanganan dan penyerahan Nota Kesepahaman mengenai prosedur asesmen surveillance yang dilakukan oleh Tim Asesor dari PT Makassar terhadap PN Majene.

Proses asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu dan pengawasan dilakukan oleh asesor secara transparan dan objektif pada bagian top manager, kepaniteraan dan kesekretariatan dengan cara observasi dan pemeriksaan dokumen pada setiap bagian. Kegiatan asesmen, pengawasan, dan pembinaan kemudian dilanjutkan hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021.

Setelah tim asesor menyelesaikan tugas asesmen, pengawasan dan pembinaan pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan closing meeting untuk menyampaikan hasil asesmen APM dan temuan-temuan yang telah ditemukan selama pelaksanaan asesmen APM, pengawasan, dan pembinaan dari tanggal 10-11 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Majene. Pada closing meeting ini, Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan bahwa asesmen dan pengawasan ini bukanlah untuk mencari kesalahan tetapi merupakan sebagai salah satu upaya pengendalian dan perbaikan mutu layanan di Pengadilan Negeri Majene. Closing meeting ini diakhiri dengan Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan dan Laporan Hasil Audit dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Majene.

Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar pada kesempatan pembinaan dihadapan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Majene menyampaikan materi mengenai pentingnya menjaga integritas sebagai pengabdi masyarakat, mengutamakan pelayanan dan menjauhi KKN dengan mengetahui penyebab-penyebabnya. Materi pembinaan ini adalah hal penting untuk diingat dan dilaksanakan setiap aparatur Pengadilan Negeri Majene untuk mewujudkan pelaksanaan ZI, WBBM, dan WBK di Pengadilan Negeri Majene, dimana hal ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan layanan prima kepada pencari keadilan.