Hari: Ahad Tanggal: 04 Desember 2016

  •   
  •   
  •   
  •   

Informasi Publik
Layanan ini berisi Pengumuman oleh PN. Majene, Form Aduan , Klinik Hukum, Berita Pengadilan Negeri Majene ataupun berita-berita lain yang terkait dengan fungsi peradilan, Artikel ilmiah seputar masalah hukum, Foto dan video kegiatan PN Majene, File-file Download yang disediakan diserver kami, serta Agenda PN-Majene
Index Berita
Layanan ini memberikan ulasan singkat mengenai berita-berita seputar PN. Majene, atau berita-berita lain seputar dunia peradilan, dan dalam halaman index tersebut kami menyiapkan link agar anda dapat melanjutkan membaca berita secara lengkap dan dapat pula memberikan komentar atas berita yang termuat
Jadwal Sidang
Layanan ini merupakan layanan pemberian informasi jadwal sidang yang biasanya terpampang digedung PN. Majene, namun untuk memberikan pelayanan prima kami menempatkan hal tersebut dalam web kami agar masyarakat dapat mengetahui sidang yang sedang diagendakan pada hari ini
Info Perkara
Layanan ini merupakan layanan informasi terlengkap dan termodern di Pengadilan Negeri yang berbasis komputerisasi, dengan layanan ini anda dapat menelusuri segala hal yang terkait dengan suatu perkara, mulai dari didaftarnya suatu perkara hingga perkara tersebut selesai.

TIM IT PN MAJENE :

standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung





PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT PERTAMA

  1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Majene di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan / Gugatan ;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
  2. Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Majene;
  3. Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  4. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  5. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja 2.
  6. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Majene yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.
  7. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT BANDING

  1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Majene  di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan Banding;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
    c. Memori Banding
  2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
  5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
  7. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN GUGATAN TINGKAT KASASI

  1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Majene di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
    a. Surat Permohonan Kasasi;
    b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);
    c. Memori Kasasi
  2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir;
  3. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip.
  4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja 3.
  5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.
  6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi.
  7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

 

 

1.   Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz).Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

2.    Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

3.   Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

4.       Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipilpenyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesiAdvokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

5.   Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

6.      Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.

7.  Jasa Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata.

8.      Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.     Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian Bantuan Hukum.

10.    Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Pencatatan Bantuan Hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

11.    Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan pada Pengadilan Negeri.









INFORMASI DAPAT ANDA PEROLEH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS WEBSITE INI, NAMUN BILA ANDA BELUM MERASA JELAS, SILAHKAN DATANG KE BAGIAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI MAJENE

PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS


DIREKTORI PUTUSAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk membuka direktori putusan Mahkamah PN Majene di Mahkamah Agung

BANTUAN HUKUM

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui hal-hak menyangkut bantuan hukum di Pengadilan Negeri Majene

PENDAFTARAN PERKARA

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk melakukan pendaftaran perkara secara online

STATISTIK PENGADILAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru untuk mengetahui statistik perkara Pengadilan Negeri Majene

PENGADUAN

silahkan klik kanan pada bagian judul dan buka tab baru jika anda ingin mengajukan aduan

AGENDA
Nama Agenda : launching website PN-MAJENE
Waktu : disesuaikan
Tempat : PN-MAJENE
Selanjutnya >>
Copyright 2015. Design By Pengadilan Negeri Majene
peta situs